Ilustrasi, sumber foto: ANTARA
Tangkas Net Indo - Direktur Utama PAM Jaya, Prayitno Bambang Hernowo, mengatakan bahwa sampai dengan Juli 2021 masih banyak warga DKI Jakarta yang belum mendapat akses air bersih dari pihaknya. Hal itu ia ungkapkan dalam webinar Balkoter Talk pada Rabu (1/9/2021).
"Kita lihat bahwa saat ini cakupan layanan kita adalah 65 persen," kata Prayitno.
Bambang menerangkan terdapat sejumlah hambatan yang membuat belum semua warga DKI mendapat akses air bersih dari pihaknya. Masalah pertama yaitu sengketa lahan yang membuat PAM Jaya tak bisa melakukan pemasangan pipa untuk menyalurkan air bersih.
Masalah di sumber air baku
Masalah kedua, kata Bambang, yakni sumber air baku untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat. Sumber air baku Jakarta saat ini berasal dari Waduk Jatiluhur, Jawa Barat.
"Harga pokok produksinya itu lebih tinggi daripada yang tarif yang diberlakukan kepada warga itu, sehingga kita memastikan keterjangkauannya ," katanya.
Selain itu, PAM Jaya saat ini memiliki 907 ribu pelanggan dengan aliran air mencapai 20.725 liter per detik. Namun, jumlah itu masih kurang 13 ribu liter per detik untuk cakupan 100 persen di Jakarta.
"Inilah yang kemudian kami buat proyeksinya sampai dengan tahun 2030 apa saja yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa mencapai cakupan layanan di tahun 2030 sebesar 100 persen," katanya.
Untuk dapat mencapai cakupan 100 persen, terdapat sejumlah upaya yang harus dilakukan PAM Jaya. Bambang mengatakan DKI akan memanfaatkan rencana penambahan pasokan air dari Jatiluhur dan Karian selaku wilayah hulu yang dikerjakan pemerintah pusat.
"Kemudian hilirnya kita harus mendistribusikan melalui jaringan perpipaan distribusi yang kita bangun," terang Bambang.
Proyek tersebut diharapkan bakal menambah pasokan aliran air di Jakarta sebanyak 7.200 liter per detik pada 2024, sehingga semakin banyak warga yang mendapat air PAM.
Selain itu, Pemprov DKI juga tengah mengerjakan konstruksi di Buaran III, Pesanggrahan, Ciliwung, dan Uprating atau menambah pasokan di Buaran III, serta SPAM komunal. Ia optimistis 100 persen warga Jakarta bisa mendapat air bersih pada tahun 2030 dengan kemampuan mengalirkan air 33.725 liter per detik.
"Setelah itu tentunya tadi yang saya sampaikan ada penurunan energi yang harus kita lakukan di tahun dari tahun 2021 ini sampai kemudian tahun 2030," terangnya.
Anies sebut air bersih di DKI harganya belum terjangkau
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa permasalahan air bersih di Jakarta adalah harga yang belum terjangkau untuk semua kalangan dan mudah diakses di berbagai wilayah. Anies menyebutkan, masyarakat menengah ke bawah harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan air bersih.
Sementara, kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas justru mendapatkan harga yang lebih murah.
"Bagi mereka yang secara status sosial ekonomi tinggi, itu biaya perolehan airnya lebih murah dibandingkan rakyat yang sosial ekonominya lemah, tapi justru biaya yang dikeluarkan terhadap air itu sering tinggi," kata Anies dalam webinar yang sama.
Pemprov DKI Jakarta lakukan sejumlah upaya agar harga air bersih terjangkau
Untuk mengatasi masalah tarif, Pemprov DKI telah mengajukan subsidi penggunaan air bersih sebesar Rp 33,68 miliar pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang layanannya disediakan oleh PAM Jaya. Ia yakin subsidi ini akan membuat warga di Kepulauan Seribu yang sebelumnya harus membayar Rp 32.500 per meter kubik air menjadi Rp3.500 per meter kubik.
"Turunnya hampir 90 persen. Jadi membayar hanya kurang lebih 10 persen. Bahkan nilai ini pun menjadi sesuatu yang terjangkau. Begitu juga dengan warga Jakarta yang di daratan, ketika membeli air penjual gerobak ini mereka membayar sekitar Rp70 ribu per meter kubik. Kira-kira untuk satu bulan itu mereka keluarkan Rp 600 ribu per bulan untuk konsumsi air bersih," terangnya.
Selain mengurangi tarif, Anies menyebutkan bahwa PAM Jaya juga telah menyediakan kios air di daerah yang belum terjangkau air perpipaan. Sementara untuk di Kepulauan Seribu, pihaknya menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang bisa mengubah air laut menjadi air siap minum.
Dengan beralihnya masyarakat memanfaatkan kios air, maka dampak positifnya akan mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan mengurangi efek penurunan tanah.
"Subsidi, SWRO, dan kios air adalah solusi jangka pendek. Ini bukan solusi permanen. Kita harus terus-menerus mengikhtiarkan solusi yang permanen yang lebih sustainable. yaitu jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber daya air," terangnya.
0 Komentar