Ilustrasi, sumber foto: ANTARA
Tangkas Net Indo - Ketua Komisi VI DPR RI meminta pemerintah transparan soal stok vaksin COVID-19 saat ini, mengingat sejumlah daerah mengaku sudah kehabisan stok vaksin.
Pernyataan ini juga menanggapi Kementerian BUMN yang menyebutkan ada sekitar 12 juta vaksin yang belum digunakan.
"Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana? Ada berapa banyak di daerah itu. Jadi jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR fraksi NasDem Martin, dalam sebuah pernyataan yang dikutip pada hari Senin (2/8/2021).
Martin menyebut banyak daerah yang meminta vaksin ke pemerintah pusat
Martin mengaku telah melakukan pemeriksaan vaksin ke daerah-daerah. Dia mengaku meminta kepada daerah pemilihannya (dapil).
"Dari kabupaten yang saya sudah cek lewat Fraksi NasDem di Samosir, Toba, Nias sebagai contoh, tapi faktanya mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini jadi bertolak belakang?" kata Martin.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk lebih transparan soal vaksin COVID-19. “Jangan sampai Pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah,” imbuhnya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebutkan ada sekitar 12 juta vaksin yang belum disuntikkan
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Erick Thohir Arya Sinulingga mengatakan, ada 12 juta vaksin yang belum digunakan di berbagai daerah di Indonesia dari 77 juta vaksin yang telah didistribusikan. Sehingga hingga saat ini sudah ada 65 juta vaksin yang digunakan.
"Ini 12 juta vaksin yang belum terpakai, belum disuntikkan. Karena kita kirim setiap hari, ada yang 100 ribu, 50 ribu ke berbagai provinsi. Dari provinsi ke kabupaten/kota dan seterusnya. Jadi ada prosesnya," kata Arya, Kamis (29/7/2021).
Dianggap wajar karena vaksin terus diedarkan, yang berbahaya jika tidak ada vaksin lagi
Namun, Arya menilai masalah 12 juta vaksin yang belum disuntikkan itu wajar karena pemerintah terus mengirimkan vaksin setiap hari ke 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dia mengatakan akan berbahaya jika tidak ada lagi vaksin untuk disuntikkan.
“Antara yang belum disuntikkan sama yang sudah disuntikkan itu bedanya nol, itu yang bahaya karena artinya gak ada barang masuk. Jadi ini vaksinnya terjaga, tetap akan ada teriakan kurang karena pengiriman terus menerus. Yang bahaya kalau vaksinnya nol. Misal vaksin ada 75, yang belum disuntikkan nol, itu bahaya," kata Arya.
0 Komentar