Sumber foto: AP Photo/Vincent Thian
Tangkas Net Indo - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto berjanji membeberkan rencana pengadaan alutsista dengan anggaran Rp 1.760 triliun. Hal itu akan dijelaskannya di hadapan anggota Komisi I DPR RI dalam rapat kerja, Rabu (2/6/2021).
Rencana modernisasi dengan anggaran jumbo mendapat perhatian luas dari masyarakat karena sumber pendanaannya akan menggunakan pinjaman atau utang luar negeri.
"Ya, kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab ya dan kita akan berusaha menjelaskan segamblang-gamblangnya," kata Prabowo di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
Namun, Prabowo enggan memastikan apakah modernisasi alutsista hingga 2024 akan menelan biaya hingga Rp 1.760 triliun. "Kok kamu tahu? Lebih tahu kamu," katanya sambil tertawa.
Menteri dari Partai Gerindra itu akhirnya hadir dalam rapat kerja tersebut setelah sempat absen dalam rapat serupa pada Senin (31/5/2021). Padahal, kehadiran Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat itu sudah ditunggu-tunggu oleh anggota DPR.
Sayangnya, rapat kerja yang digelar hari ini, di ruang Komisi I DPR, digelar secara tertutup.
“Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat dan kami tadi dari pimpinan sudah rembukan. Berhubung ini terkait dengan rapat anggaran yang membahas di antaranya alutsista yang akan direncanakan pembeliannya dan juga (membahas) sistem pertahanan negara. Mitra bisa disepakati rapat kita akan buka dengan sifatnya tertutup?” tanya Ketua Komisi I Meutya Hafid saat membuka pertemuan dengan Prabowo.
Karena rapat dilakukan secara tertutup, mereka yang tidak diundang diminta keluar ruangan. Apa yang bisa dikendalikan masyarakat terkait rencana pembelian alutsista dengan nominal jumbo?
Menhan didorong untuk menjelaskan sumber pendanaan anggaran alutsista sebesar Rp. 1.760 triliun
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, hal pertama yang harus dipantau publik adalah pembelian alutsista dilakukan secara transparan dan akuntabel. Satu hal yang harus dijelaskan ke publik adalah skema dan sumber pendanaannya.
“Jadi, harus dijelaskan berapa yang bersumber dari pinjaman dan APBN, bila itu untuk kepentingan selama 25 tahun maka program lainnya di Kementerian Pertahanan bisa berkelanjutan,” kata Fahmi saat dihubungi, 30 Mei 2021.
Selain itu, jika rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang alutsista benar-benar disahkan, harus dipantau apakah sesuai dengan prioritas yang telah disusun melalui Perpres. Perpres tersebut, kata Fahmi, tidak merinci jenis alutsista apa saja yang dibeli. Namun, Perpres bisa menjadi payung hukum pengadaan alutsista.
“Dari nominal anggaran yang ada, kan bisa ketahuan apakah kita bisa membeli (alutsista) yang baru dan kualifikasinya seperti apa. Nominal anggaran di Perpres itu juga bisa memberikan informasi kepada publik apakah alutsista yang sanggup dibeli adalah alutsista bekas," katanya lagi.
Menurutnya, nominal anggaran Rp 1.760 triliun untuk memperkuat pertahanan masih masuk akal. Namun, tidak masuk akal jika nominalnya harus terserap hingga 2024 saja.
Analis pertahanan mendesak agar pengadaan alutsista sampai dengan Rp. 1.760 triliun harus ditunda
Sementara itu, menurut pengamat pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, dia mendesak Prabowo untuk segera menjelaskan kepada publik dari mana angka kebutuhan anggaran Rp 1.760 triliun itu berasal.
"Bahkan, di dalam pasalnya tertulis anggaran itu harus terserap habis di 2024. Jelas-jelas itu tahun politik dan Pilpres," kata Connie dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).
Dia menggarisbawahi bahwa dia tidak menolak gagasan modernisasi alutsista, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Connie, selama Kementerian Pertahanan tidak mampu menjelaskan rencana anggaran, masalah tersebut akan dialihkan ke hal lain, termasuk masalah politik.
"Kewarasan berpikir rakyat Indonesia harus bisa menunda mega pengadaan lewat KE (kredit ekspor/pinjaman utang luar negeri) melalui rancangan Perpres tersebut," katanya.
Kemenhan mengklaim tidak membebani negara dengan tambahan pinjaman luar negeri Rp 1.760 triliun
Sementara itu, menurut juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, meski dananya berasal dari pinjaman luar negeri, Kementerian Pertahanan memastikan tidak membebani APBN.
“Mengapa bisa begitu? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun memang sudah dialokasikan di APBN," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Senin (31/5/2021).
Hal ini tidak akan mengganggu APBN dengan skenario alokasi anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pertahanan secara konsisten sebesar 0,8 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) selama 25 tahun ke depan.
"Formula itu masih dibahas dalam pembahasan bersama para pihak yang terkait. Jadi, bukan konsep yang sudah siap diimplementasikan," ujarnya lagi.
0 Komentar